Sebuah Refleksi Personal dan Literasi Kritis atas Manipulasi Berita

Artikel oleh: Agung Mardhika | 5 September 2026

LATAR BELAKANG

Dalam satu dekade terakhir, berbagai macam perkembangan teknologi telah memungkinkan manusia mendapatkan informasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita hidup di era di mana berita dari ujung dunia dapat kita akses dalam hitungan detik, hanya melalui genggaman tangan. Namun, kemudahan ini berkembang menjadi masalah baru yang fundamental. Seperti yang diulas secara mendalam oleh filsuf Korea Selatan, Byung-Chul Han, dalam karyanya yang berjudul In the Swarm dan The Agony of Eros, banyaknya berita dan data yang beredar justru mengikis makna dari informasi itu sendiri. Ketika informasi datang tanpa henti dalam potongan-potongan kecil (bits), kemampuan kita untuk merefleksikan, menghubungkan, dan memahami secara utuh menjadi tergerus. Masuknya banyak informasi tanpa proses dialektika yang memadai menjadikan bias yang terjadi dalam memahami informasi semakin sulit dihindari.

Ilustrasi membludaknya informasi media dan surat kabar digital

Saya lahir dan besar di salah satu provinsi di Indonesia yang bergelut dengan konflik dan perang, yaitu Aceh. Tumbuh di tengah kemelut tersebut memberikan saya pelajaran berharga yang tidak akan saya dapatkan di bangku kuliah. Saya belajar banyak dari apa yang terjadi dengan membandingkan antara apa yang diberitakan oleh media arus utama dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pengalaman ini membimbing saya untuk paham bahwa berita bukanlah entitas netral; ia merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Realitas yang disajikan di layar kaca sering kali telah difilter, dipilih sudut pandangnya, dan dimodifikasi untuk mengakomodasi narasi penguasa atau kelompok oposisi.

Sebagai seorang yang masa kecilnya tumbuh di tengah gemuruh konflik, saya merasa perlu untuk memahami apa yang terjadi secara nyata, agar nantinya tidak salah dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan-keputusan penting. Informasi yang beredar sering kali sudah melalui proses penyaringan dan modifikasi untuk keperluan tertentu.

Fenomena lain yang saya amati secara intensif saat ini adalah perilaku publik di ruang komentar media sosial, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Komentar yang disampaikan sering kali tidak relevan dengan substansi, mengandung prasangka, dan cenderung mendukung berita yang selaras dengan kepercayaannya serta mencemooh berita yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini adalah cerminan nyata dari confirmation bias yang sangat berbahaya. Proses ini memungkinkan opini masyarakat dibentuk dengan mudah, tanpa adanya proses dialektika yang sehat. Padahal, berita seharusnya memuat data dan fakta lapangan yang murni, tidak disertai retorika ataupun dialektika yang tendensius. Berita seharusnya menjadi fondasi terjadinya dialektika di ruang publik dan di panggung diskusi tersendiri—bukan menjadi produk jadi yang sudah dikunyah sedemikian rupa.

“Berita bukanlah entitas netral; ia merupakan alat yang kerap difilter untuk mengakomodasi narasi tertentu. Berita seharusnya menjadi fondasi dialektika ruang publik, bukan produk jadi yang sudah dikunyah.”

Landasan fondasi berpikir masyarakat pada umumnya ditentukan oleh apa yang dibaca dan didiskusikan di lingkungannya. Dengan berbagai dinamika yang ada, masyarakat saat ini dibentuk untuk berpikir ringkas dan instan. Muncul premis-premis sederhana yang diterima begitu saja tanpa telaah kritis, seperti: "Orang menjadi miskin karena bodoh dan malas," "Kegagalan suatu program pemerintah pasti diakibatkan oleh korupsi," "Jika perusahaan bangkrut, artinya tidak bisa beradaptasi," "Bencana terjadi pasti karena maksiat," atau "Negara tidak maju karena miskin dan sumber daya manusianya terbelakang." Premis-premis ini mereduksi realitas yang kompleks menjadi kepingan sempit yang menguntungkan narasi tertentu. Hal ini membuat informasi yang disediakan menjadi kehilangan makna mendalamnya.

Padahal, sebagai manusia merdeka, kita berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana rangkaian kejadian-kejadian saling berhubungan dalam rantai kausalitas yang rumit, dan apa yang harus kita putuskan untuk bertahan hidup ke depan tanpa membuat kesalahan yang fatal. Proses berpikir ini menjadi sulit bagi sebagian orang karena informasi yang diberikan justru sering kali ditujukan hanya untuk menggiring opini atau mengakomodir kepentingan golongan tertentu.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, dalam artikel ini saya ingin mencoba menjabarkan berbagai literasi mengenai manipulasi berita serta metode yang mungkin kita gunakan agar dapat menyaring informasi yang bersumber dari pihak terpercaya.

BERBAGAI LITERASI MENGENAI MANIPULASI BERITA

Beberapa teori besar di bidang komunikasi sangat mendukung apa yang saya alami dan amati. Pemahaman atas teori-teori ini menjadi literasi dasar yang penting untuk membongkar bagaimana berita dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu:

Ilustrasi literasi teori media dan pembingkaian perspektif

Model Propaganda (Herman & Chomsky, 1988): Model propaganda atau yang lebih dikenal dengan Propaganda Model mengidentifikasi lima filter struktural yang menyebabkan media massa menghasilkan informasi yang condong pada kepentingan elite: (1) Kepemilikan dan profit orientasi media, (2) Ketergantungan pada pendapatan iklan, (3) Ketergantungan pada sumber berita resmi (pemerintah dan korporasi), (4) Flak atau tekanan negatif yang dihadirkan sebagai disinsentif, dan (5) Ideologi musuh bersama (anti-communism dalam konteks aslinya, atau narasi pemecah belah lainnya). Kelima filter ini bekerja secara sistemik, bukan konspiratif, untuk membentuk realitas yang diberitakan.
Teori Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1972): Teori ini menyatakan bahwa media massa tidak memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan (what to think), tetapi secara dominan memberi tahu publik apa yang harus dipikirkan sebagai hal penting (what to think about). Lebih lanjut, dalam Second-Level Agenda Setting (McCombs, 1997), media juga menentukan atribut atau cara berpikir tentang suatu isu. Misalnya, media dapat memilih untuk menyebut sebuah kebijakan ekonomi sebagai "gagal dan merugikan" alih-alih "menantang dan memerlukan evaluasi."
Teori Pembingkaian / Framing (Goffman & Entman, 1993): Robert Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Framing memiliki empat fungsi utama: (1) mendefinisikan masalah (problem definition), (2) mengidentifikasi penyebab masalah (causal attribution), (3) memberikan evaluasi moral (moral evaluation), dan (4) menawarkan solusi (treatment recommendation). Dengan mengubah framing, sebuah peristiwa yang sama dapat menghasilkan makna yang sangat berbeda.
Teori Komunikasi Massa Lasswell (1948): Harold Lasswell merumuskan paradigma komunikasi yang hingga kini masih menjadi dasar analisis: "Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect." Kerangka ini mengingatkan kita untuk selalu mempertanyakan sumber pesan, isi pesan, medium yang digunakan, target audiens, dan efek yang ditimbulkan.
Teori Indexing (Bennett, 1990): Teori ini menyatakan bahwa media cenderung hanya mengindeks (merefleksikan) spektrum opini yang dominan di kalangan elit politik. Jika oposisi dominan, media akan mengindeksnya. Hal ini menjelaskan mengapa pemberitaan sering kali hanya menghadirkan satu sudut pandang dan mengabaikan yang lain.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers: Kode Etik Jurnalistik menjadi rujukan etis dalam menilai kualitas sebuah pemberitaan. Pasal 1 mengamanatkan independensi dan akurasi, Pasal 3 mewajibkan keberimbangan (cover both sides), dan Pasal 11 menjamin hak jawab bagi pihak yang dirugikan. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini menjadi indikasi bahwa sebuah berita tidak lagi berfungsi sebagai informasi yang jujur, melainkan telah menjadi alat manipulasi.

STUDI KASUS

Untuk menguji bagaimana teori-teori di atas bekerja dalam praktik, saya mengambil dua contoh pemberitaan yang beredar di ranah publik. Keduanya saya analisis menggunakan metode literasi kritis yang telah saya paparkan.

Ilustrasi analisis hukum, regulasi, dan fakta berita

Kasus 1: Pemanggilan Dirut PT MSA oleh KPK Terkait Dugaan Suap Pengadaan di Muara Enim

Sumber Berita: Anonim1 - KPK Panggil Dirut PT MSA Terkait Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa Muara Enim

Ringkasan Isu: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Millenium Solusi Abadi (MSA) berinisial HVA sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemanggilan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengadaan smart board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dalam dakwaan yang telah disusun KPK, dua tersangka dari pihak swasta, Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi, diduga memberikan komitmen fee kepada pejabat terkait mencapai Rp13,1 miliar. Suap diduga diberikan untuk mengatur pengadaan melalui e-katalog agar perusahaan yang berafiliasi dengan PT MSA mendapat paket proyek senilai Rp62,4 miliar.

Analisis Framing dan Agenda-Setting: Isu pemanggilan Dirut PT MSA adalah bagian dari narasi besar pemberantasan korupsi yang sedang digencarkan KPK. Namun, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana media memilih untuk membingkai (framing) pemberitaan ini. Apakah media menyoroti aspek pencegahan dan transparansi yang dilakukan KPK, atau justru lebih menonjolkan aspek skandal dan nominal uang yang fantastis (Rp13,1 miliar dan Rp62,4 miliar)? Apakah ada media yang menggunakan judul provokatif seperti "Korupsi Miliaran di Muara Enim" versus "KPK Panggil Saksi untuk Penguatan Kasus"? Dalam konteks Agenda-Setting, kita perlu bertanya: mengapa isu ini muncul dan diberi porsi besar pada waktu tertentu? Apakah ada isu lain yang sedang berusaha "ditenggelamkan" oleh narasi korupsi ini?

Analisis Sumber dan Propaganda Model: Berita ini bersumber dari proses hukum resmi KPK. Namun, literasi kritis menuntut kita untuk memeriksa narasumber yang dihadirkan oleh media. Apakah media hanya mengutip pernyataan KPK (sumber resmi) tanpa memberikan ruang bagi pihak PT MSA atau pengacara mereka untuk memberikan klarifikasi? Jika ya, ini mengindikasikan adanya ketergantungan pada satu sumber berita (filter ke-3 dalam Propaganda Model). Perhatikan juga siapa pemilik media yang memberitakan kasus ini. Apakah ada kepentingan politik atau ekonomi di balik peliputan yang intensif terhadap kasus tertentu? (Filter ke-1 dan ke-2 dalam Propaganda Model).

Analisis Bias Kognitif: Bagi publik, berita tentang korupsi dengan nominal besar sangat mudah memicu Affect Heuristic (kemarahan) dan Confirmation Bias (keyakinan bahwa "semua pejabat korup"). Publik cenderung langsung menghakimi tanpa menunggu proses hukum yang adil. Di ruang komentar, kita akan dengan mudah menemukan komentar-komentar yang menghakimi dan menyimpulkan kesalahan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Uji Kode Etik Jurnalistik: Apakah media yang memberitakan kasus ini menerapkan asas keberimbangan (Pasal 3 KEJ) dengan memuat pernyataan dari pihak PT MSA atau kuasa hukumnya? Apakah ada hak jawab yang diberikan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam berita? (Pasal 11 KEJ). Jika media hanya menyajikan satu sisi (versi KPK) dan tidak memberi ruang bagi pihak lain, maka pemberitaan tersebut telah kehilangan objektivitasnya dan berpotensi menjadi alat untuk membentuk opini publik yang bias.

Kasus 2: Kabar Fadhlullah Jadi Plh Gubernur Aceh — Benarkah Ini 'Kudeta' terhadap Mualem?

Sumber Berita: Anonim 2 - Kabar Fadhlullah Jadi Plh Gubernur Aceh Benarkah Ini Kudeta terhadap Mualem

Ringkasan Isu: Kabar mengenai Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Aceh beredar ketika Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Kabar ini kemudian memunculkan tafsir politik. Ada yang menyebut Fadhlullah sedang mengambil alih kendali pemerintahan Aceh, bahkan menyebutnya sebagai "kudeta" terhadap Mualem. Namun, Pemerintah Aceh membantah adanya penunjukan tersebut.

Jika merujuk pada aturan pemerintahan, persoalannya tidak sesederhana itu. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa ketika kepala daerah berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah (Pasal 65 ayat 4 dan Pasal 66 ayat 1 huruf c). Aceh juga memiliki aturan khusus melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i menyebut hal yang sama. Dengan demikian, pelaksanaan tugas gubernur oleh wakil gubernur ketika gubernur berhalangan adalah mekanisme yang memang disediakan oleh undang-undang.

Analisis Framing dan Agenda-Setting: Kasus ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah peristiwa hukum-administrasi yang normal dapat dibingkai (framed) menjadi isu politik yang sensasional. Framing yang digunakan: Media atau aktor tertentu memilih kata "kudeta" untuk membingkai peristiwa ini. Padahal, secara faktual, yang terjadi adalah pelaksanaan tugas rutin berdasarkan undang-undang. Dengan menggunakan kata "kudeta", media telah mendefinisikan masalah (Pembingkaian Fungsi 1) sebagai "perebutan kekuasaan ilegal," memberikan evaluasi moral (Fungsi 3) bahwa tindakan ini "tidak sah dan berbahaya," dan secara implisit menawarkan solusi (Fungsi 4) berupa "penolakan terhadap Fadhlullah." Dalam konteks Agenda-Setting, pertanyaan kritisnya adalah: mengapa isu ini muncul dan dibingkai sebagai "kudeta"? Apakah ada agenda untuk mendiskreditkan Fadhlullah atau menciptakan ketegangan politik di Aceh? Isu ini muncul di tengah ketidakhadiran Mualem, yang secara alami menimbulkan ruang kosong kekuasaan. Narasi "kudeta" adalah cara untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan narasi konflik.

Analisis Sumber dan Propaganda Model: Siapa sumber pertama yang menyebarkan kabar "kudeta" ini? Apakah dari kalangan oposisi, aktivis, atau akun anonim? Media yang memberitakan isu ini, apakah mereka mengutip pernyataan resmi dari Pemerintah Aceh yang membantah adanya penunjukan Plh? Atau justru lebih banyak mengutip "spekulasi politik" dan "tafsir" dari sumber yang tidak jelas? Dalam konteks Propaganda Model, kita perlu melihat apakah ada kepentingan politik di balik penggiringan opini bahwa Fadhlullah melakukan "kudeta." Siapa yang diuntungkan jika Fadhlullah dianggap sebagai "perampas kekuasaan"?

Analisis Bias Kognitif: Kata "kudeta" adalah pemicu emosi yang sangat kuat (Affect Heuristic). Masyarakat yang mendengar kata ini akan langsung membayangkan pengambilalihan kekuasaan secara kasar dan ilegal, tanpa membaca penjelasan lebih lanjut bahwa mekanisme tersebut sebenarnya diatur oleh undang-undang. Di sinilah Availability Cascade bekerja: ketika kata "kudeta" terus diulang-ulang di linimasa media sosial, ia akan terasa semakin nyata dan faktual, meskipun secara hukum tidak berdasar.

Uji Kode Etik Jurnalistik dan Fakta: Apakah media yang memberitakan "kudeta" ini juga memuat pernyataan dari pihak Fadhlullah atau Pemerintah Aceh yang menjelaskan dasar hukum pelaksanaan tugas wagub? Media seharusnya memverifikasi fakta bahwa "Plh" adalah istilah yang dikenal dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk pelaksanaan tugas rutin ketika pejabat definitif berhalangan sementara. Fakta bahwa Pemerintah Aceh membantah adanya penunjukan Plh justru menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah "kudeta," melainkan isu yang tidak berdasar. Dengan demikian, pemberitaan yang menggunakan kata "kudeta" tanpa klarifikasi yang berimbang adalah bentuk Misinformasi (kesalahan tanpa niat jahat) atau bahkan Disinformasi (jika sengaja dibuat untuk menjatuhkan Fadhlullah).

PROSPEK

Dua kasus yang saya analisis di atas—pemberitaan tentang pemanggilan Dirut PT MSA oleh KPK dan isu "kudeta" di Aceh—menunjukkan betapa pentingnya literasi kritis dalam mengonsumsi berita. Di satu sisi, kita menghadapi berita yang bersumber dari proses hukum yang sah (KPK), tetapi tetap berpotensi dibingkai secara sensasional untuk membangun opini publik. Di sisi lain, kita menghadapi berita yang sama sekali tidak berdasar secara hukum (isu "kudeta"), tetapi dibingkai sedemikian rupa sehingga memicu emosi dan kepercayaan publik.

Kedua kasus ini mengajarkan kita bahwa sebagai manusia merdeka, kita tidak harus menjadi korban pasif dari arus informasi. Dengan menguasai pisau bedah teoritis—mulai dari Model Propaganda Chomsky, Agenda-Setting, Framing, hingga Kode Etik Jurnalistik—kita mampu menggali kebenaran di balik narasi yang disajikan.

Ke depan, kemampuan untuk membaca kritis sebuah berita akan menjadi kecakapan hidup yang fundamental, setara dengan kemampuan membaca dan menulis itu sendiri. Masyarakat yang tidak dibekali literasi media akan terus menjadi sasaran empuk bagi kepentingan politik dan ekonomi yang memanfaatkan disinformasi untuk tujuan sempit mereka. Namun, saya optimistis bahwa kesadaran kritis dapat dibangun, dan publik memiliki kapasitas untuk belajar dari pengalaman serta kesalahan dalam mengonsumsi informasi.

Verifikasi silang: Biasakan untuk membandingkan setidaknya tiga sumber berita dengan kecenderungan editorial yang berbeda guna memperoleh gambaran peristiwa yang utuh.
Waspadai diksi provokatif: Semakin tinggi muatan emosional dan sensasional dalam sebuah judul, semakin besar peluang bahwa pesan tersebut dirancang untuk membingkai persepsi alih-alih menyajikan fakta.
Rujuk data dan regulasi resmi: Kembalikan telaah pada basis hukum formal dan data primer sebelum mempercayai klaim sepihak.
Pahami latar belakang media: Ketahui struktur kepemilikan dan afiliasi redaksi agar dapat menakar potensi bias secara objektif.

Dengan bekal literasi ini, publik tidak lagi menjadi penonton pasif yang mudah dibentuk, melainkan aktor sadar yang turut menjaga kualitas ruang publik digital. Pada akhirnya, masa depan informasi yang sehat bergantung pada seberapa cerdas kita sebagai individu dalam memilih, menyaring, dan memaknai setiap informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari.

Referensi

Bennett, W. L. (1990). Toward a Theory of Press-State Relations in the United States. Journal of Communication, 40(2), 103-127.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.
Han, B. C. (2017). In the Swarm: Digital Prospects. MIT Press.
Han, B. C. (2019). The Agony of Eros. MIT Press.
Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.
Heuer, R. J. (1999). Psychology of Intelligence Analysis. Center for the Study of Intelligence, CIA.
Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In L. Bryson (Ed.), The Communication of Ideas. Harper and Row.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Catatan & Wawasan